Betuah Pekanbaru - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menurunkan tim ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (26/1/2023).

Kedatangan tim Kemenpan RB ini dalam rangka mengkaji standarisasi pelayanan publik yang diberikan di MPP.

Dalam kunjungannya, tim yang dipimpin oleh Ayu Isti selaku Analis Kebijakan Ahli Pratama Kemenpan RB tampak mendatangi dan melihat pelayanan yang diberikan di tenan-tenan yang ada di MPP Pekanbaru baik yang dikelola oleh DPM-PTSP maupun Dinas Dukcapil.

Kepada wartawan, Ayu Isti menyebutkan jika kedatangan pihaknya ke MPP Pekanbaru merupakan kunjungan lanjutan guna melihat peningkatan pelayanan yang menggunakan sistem teknologi.

"Dari kunjungan kita, kalau MPP  Pekanbaru sudah jelas punya komitmen, tidak menyediakan secara fisik tapi dukungan tekhnologinya juga  sudah mumpuni," ucapnya.

Namun demikian, kata dia, nantinya Kemenpan RB akan merumuskan standar pelayanan MPP. Sebab, saat ini masing-masing pelayanan MPP di tiap daerah sangat beragam dan memiliki keunikan tersendiri.

"Untuk itu kita akan coba lakukan penyamaan standar secara nasional. Jadi tiap daerah yang punya MPP memiliki standar yang sama. Kita akan buat pedoman panduan tingkat nasional yang bisa jadi pedoman tingkat daerah," ujarnya.

"Karena selama ini yang menjadi pedoman hanya mencontoh MPP daerah lain. Panduan ini juga dibuat secara umum baik fisik maupun tekhnologi seperti apa," ulas Ayu.

Dengan adanya standarisasi pelayanan,  lanjut dia, Kemenpan RB berharap masyarakat bisa menerima layanan yang sama antara MPP yang satu dengan lainnya.

Sementara untuk pemanfaatan teknologi, Ayu mencontohkan penggunaan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Seperti fitur yang memudahkan penyelenggaraan pelayanan untuk pendaftaran.

Lebih jauh untuk MPP Pekanbaru, menurut Agus sudah memenuhi 6 aspek pelayanan yang ditetapkan Kemenpan RB. Mulai dari informasi umum sampai pelaporan kinerja semua sudah terakomodasi.

"Hanya ada sedikit yang perlu ditingkatkan, tapi itu bukan kewenagan MPP Pekanbaru, namun kolaborasi tingkat pusat yakni integrasi layanan lintas unit," paparnya.

"Misalnya BPJS kesehatan, dan Imigrasi, secara sistem masih masing-masing. Kita lakukan integrasi tingkat pusat sehingga masyarakat yang mengakses layanan sudah satu data base dan tidak perlu lagi menyampaikan berkas berulang-ulang," tutup Ayu menambahkan.***