Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menjalin kerjasama pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun dan Kepala Kejari Asep Sontani Sunarya, bertempat di ballroom lantai 6 gedung utama komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Kamis (30/3/2023) siang.

Penandatanganan nota kesepahaman itu turut disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Indra Pomi Nasution, serta pimpinan OPD dan camat di lingkup Pemko Pekanbaru.

Usai kegiatan, Muflihun menyampaikan jika pendampingan hukum dari Kejari diperlukan dirinya dalam memimpin Kota Pekanbaru.

"Dalam menjalankan tugas, walikota tentu perlu pendampingan, perlu pemberi masukan, pendapat hukum," ucapnya.

Ia mengatakan, di era digitalisasi saat ini semua informasi bisa tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Jika informasi itu bersifat kesalahan, tentu akan merusak nama baik pemerintah kota itu sendiri.

"Jadi kita khawatir ke depan, dengan digitalisasi, canggih, masalah cepat sampai kemana-mana. Kita tidak ingin nama kota ini ke depannya rusak gara-gara ketidakpahaman OPD atas tugas pokok dan fungsinya," tegas dia.

"Karena itu, hari ini kami bersama pak Kajari, sepakat, bersinergi. Di sini kita minta pendampingan itu dalam hal hukum melalui seksi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara," ulas Muflihun.

Dengan adanya kerjasama kedua belah pihak, ia optimis berbagai kesalahan dan persoalan yang bisa berdampak hukum bagi pemerintah kota bisa diminimalisir ke depannya.

"Terkadang persoalan yang terjadi bukan disengaja. Membaca aturan hukum, bahasa hukum, itu tidak gampang dicerna. Sehingga timbul kesalahan yang tanpa disengaja. Karena itu dengan adanya pendampingan dari Kejari, kita optimis ke depan akan lebih baik," pungkasnya.***