Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini terus berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting dengan target di bawah 14 persen pada 2024 mendatang.

"Karena prevalensi stunting 14 persen ini merupakan target yang diberikan Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota. Itu harus kita capai," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru Muhammad Amin, usai mengikuti kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 yang dipusatkan di Hotel Grand Central, Selasa (27/6/2023).

Ia menyampaikan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Pekanbaru ada di angka 16,8 persen.

"Sementara Provinsi Riau, itu 17 persen. Jadi kita masih di bawah Riau," ujarnya.

Untuk menekan angka prevalensi stunting, terang Amin, ada 6 upaya yang bisa dilakukan sesuai rekomendasi pada Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Riau tersebut.

"Di antaranya membenahi data (kasus stunting). Kemudian melakukan intervensi sensitif dan spesifik, menguatkan anggaran, serta melibatkan partisipasi pihak ketiga," ucapnya.

Disebut Amin, khusus untuk data perlu dibenahi lantaran prevalensi stunting Pekanbaru 16,8 persen merupakan hasil SSGI 2022. Data ini akan dibenahi melalui pos pelayanan terpadu atau Posyandu.

"Jadi yang perlu dikuatkan itu, Posyandu. Karena ukuran stunting itu ada di Posyandu melalui alat penimbangan antropometri," ungkap dia.

"Apabila Posyandu bisa menghasilkan data 80 persen, itu tentu sudah mewakili. Jadi bagaimana Posyandu memiliki data by name by address jumlah kasus stunting," ulas Amin.

Sejauh ini, lanjut Amin, Pemko Pekanbaru sendiri telah melakukan berbagai upaya guna menekan stunting seperti memberikan pendampingan kepada remaja putri, calon pengantin, hingga pendampingan kepada ibu hamil melalui tim pendamping keluarga agar tidak melahirkan anak stunting.

"Di samping itu untuk ibu menyusui, itu perlu diberikan suplemen gizi yg cukup sehingga anaknya bisa tumbuh," paparnya.

Selanjutnya, Pemko Pekanbaru juga telah menjalankan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Melalui program ini, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dan para pejabat mesti memberikan pendampingan dan bantuan kepada anak asuh stunting masing-masing selama 6 bulan.

"Sehingga kita harapkan di 2024 nanti (prevalensi stunting) kita sudah berada di bawah 14 persen," tutupnya.***