Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DPRD setempat, menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,8 triliun lebih.

Kesepakatan itu tercapai dalam Rapat Paripurna dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dan pimpinan DPRD Pekanbaru, Selasa (5/9/2023) sore.

Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2023 senilai Rp2,6 triliun lebih, ada kenaikan anggaran sekitar Rp200 miliar di APBD murni 2024.

Usai paripurna, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyebutkan, kenaikan anggaran yang diusulkan di APBD 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Adapun sebabnya peningkatan ini adalah kita gesa melalui PAD," ucapnya.

Disampaikan Muflihun, untuk prioritas anggaran tahun 2024 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menangani jalan rusak, banjir, meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

"Untuk pendidikan, kita sekarang selalu berupaya agar ada itu pembangunan sekolah, SMP terutama. Rencana ada (pembangunan) dua sekolah (SMP) tahun depan," ungkapnya.

Di samping itu, lanjut dia, Pemko Pekanbaru juga terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi warga dengan membangun kantor kelurahan dan kecamatan khususnya di wilayah pemekaran. Untuk itu, pihak kelurahan dan kecamatan diminta menyiapkan lahan yang tidak bermasalah.

"Karena kita nggak mau ada masalah. Artinya apa? Jangan nanti kita bangun kantor di tanah yang belum dihibahkan ke Pemko Pekanbaru, kita ingin clear baru kita bangun," tutup Muflihun.***