Betuah Pekanbaru - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan (Diskes) setempat dan BPJS Kesehatan, Senin (17/7/2023).

Bertempat di ruang Komisi III, hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos didampingi Wakil Ketua H Ervan diikuti Anggota lainnya.

Hadir dalam rapat ini Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy beserta Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, serta pihak BPJS Kesehatan.

Hearing ini membahas beberapa poin yang dianggap penting oleh Komisi III DPRD Pekanbaru. Satu di antaranya terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri berharap anggaran yang ada di Diskes Pekanbaru agar tidak ada pengurangan pada tahun ini. 

"Jadi tadi kita tekan kan soal anggaran yang programnya menyentuh masyarakat. Kan sekarang Diskes banyak program yang menyentuh masyarakat, jadi anggarannya jangan sampai direfocusing," ucap dia.

Politisi Demokrat ini mendesak Diskes Kota Pekanbaru agar segera merampungkan data masyarakat yang tidak mampu, untuk diberikan layanan kesehatan. Hal ini mengingat, Universal Health Coverage (UHC) ini adalah program kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi perekonomian. 

"Untuk mensingkronkan nya, kita akan panggil TAPD Pekanbaru untuk memberikan anggaran lebih untuk Diskes. Program UHC satu di antara yang bagus," sebutnya. 

Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy menyampaikan, Pemko Pekanbaru saat ini mempunyai anggaran yang diintegrasikan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan dalam hal ini melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Kita memang masih membutuhkan lagi tambahan anggaran untuk bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat," jelasnya. 

Masyarakat Pekanbaru yang mempunyai BPJS sebanyak 82 persen. Saat ini sudah 95 persen untuk program UHC. 

Zaini menyebut, bila program UHC sudah tercapai maka masyarakat tidak adalagi yang menunggu waktu jeda sampai 14 hari agar BPJS Kesehatan bisa diaktifkan.

"Ketika UHC sudah tercapai, tidak ada lagi masyarakat yang menunggu jeda 14 hari. Jadi, misalkan hari ini kita daftarkan, maka langsung bisa diaktifkan," terangnya.(Galeri)