Betuah Pekanbaru - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Dinas PUPR setempat membahas R-APBD 2024, Senin (9/10/2023).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan didampingi Anggota lainnya Hj Masni Ernawati, Firmansyah, Pangkat Purba, Robin Eduar dan Roni Pasla.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla menyampaikan bahwa pemanggilan Dinas PUPR Kota Pekanbaru ini dalam rangka pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun 2024. 

Namun, agenda rapat ini tidak dibahas secara mendalam oleh Komisi IV dikarenakan Plt Kadis PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah berhalangan hadir dan hanya diwakili oleh kepala bidang (kabid).

"Kita mencari informasi terkait apa-apa saja yang akan dilaksanakan Dinas PUPR, tapi memang rapat kita tidak terlalu mendalam karena Pak Kadis lagi berhalangan hadir, beliau sedang cuti umroh sehingga yang kita sampaikan tadi hanya informasi awal mengenai kegiatan-kegiatan baik itu bersumber dari e-pokir, musrenbang maupun dari e-planning," kata Roni.

Ditambahkan Roni, pihaknya tetap mempertanyakan apa-apa saja rencana kegiatan dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru di dalam draft R-APBD 2024 meskipun yang hadir hanya kepala bidang.

"Dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lihat memang ada yang harus kita sinkronkan lagi dan kita samakan persepsinya terkait prioritas-prioritas apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2024," ujarnya. 

Komisi IV DPRD ingin program-program kegiatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang disusun dalam R-APBD 2024 ini memprioritaskan dan menuntaskan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Diantaranya seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang, perbaikan saluran drainase hingga penanganan banjir.

Nah, seberapa besar porsi dari masing-masing kegiatan ini dan titik-titik mana saja yang menjadi prioritas tentu itu yang kita lihat. Memang, data yang kita minta hari ini tidak bisa menyeluruh karena memang baru diawal, kita masih mau mensinkronkan lagi dengan usulan-usulan yang ada di masyarakat maupun dari anggota dewan," paparnya. 

Selain Plt Kadis PUPR Kota Pekanbaru berhalangan hadir, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah infrastruktur ini, belum membahas secara detail R-APBD TA 2024 lantaran masih menunggu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru terkait arah pembangunan jelang tahun 2024 berakhir. 

"RPJMD ini nanti kan habisnya di tahun 2024. Memang ada RPJMD perubahan yang kita lihat kemarin, tetapi kita mau lihat sejauh mana nanti ini menjadi prioritas dari kegiatan di tahun 2024," imbuhnya.

Dinas PUPR Kota Pekanbaru merupakan salah satu OPD yang mendapat anggaran besar dibandingkan OPD lain. Pagu anggarannya dalam R-APBD 2024 berkisar sebesar Rp 200 Miliar. 

Politisi PAN ini juga memaparkan bahwa usulan DPRD Pekanbaru sebagian sudah masuk ke dalam draft KUA-PPAS APBD 2024. Namun, ada beberapa yang belum tertampung. 

"Ini yang harus sama-sama kita sinkronkan, karena usulan DPRD itu adalah kebutuhan mendesak ditengah masyarakat yang ditampung melalui hasil reses maupun teman-teman anggota dewan yang turun langsung ke tengah masyarakat," ucapnya. (Galeri)