Betuah Pekanbaru- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2024 yang turun drastis. Jika tahun lalu DBH Migas sebesar Rp 115 miliar, di tahun ini Meranti hanya mendapat Rp 59 miliar saja.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat menghadiri kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Riau, di Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (26/3/2024).

"Tahun ini DBH Migas Meranti mengalami penurunan terbesar, di mana DBH yang bakal diterima hanya Rp 59 miliar saja, sedangkan tahun sebelumnya dari Rp115 miliar," ujar Bambang.

Angka tersebut kata Bambang, berbanding terbalik dengan jumlah lifting migas Meranti yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Jika di tahun 2023 lifting Migas Meranti sebesar 1,9 juta barel, di tahun 2024 ini naik menjadi 2,240 juta barel.

"Tapi jumlah DBH yang diterima Meranti malah turun hampir 50 persen. Inilah yang menjadi persoalan bagi kami sebagai daerah penghasil Migas," tukasnya.

Tidak hanya itu, Sekda Meranti itu juga menjelaskan daerahnya tidak menerima bagi hasil dari kelapa sawit. Hal itu dikarenakan Pemerintah Pusat menilai Meranti tidak berbatasan langsung dengan kabupaten penghasil sawit.

"Kita sudah bicarakan, Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat bukan dengan kabupaten, karena dulunya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis," terang Bambang.

Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau, untuk menyurati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

"Kiranya apa yang menjadi keluhan kami ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terutama Banggar DPR RI," tegasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.

"Dari data pemerintah provinsi Riau, tren realisasi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti Provinsi Riau," katanya.

Sebagaimana diketahui, kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.

Ikut mendampingi Sekda Bambang, Sekretaris DPMPTSP Kepulauan Meranti Afrinal Yusran, dan Kepala Bagian Umum Sekda Kepulauan Meranti Tarmizi. (Prokopim)