Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau, Kamis (28/3/2024).

Penyerahan LKPD 2023 itu dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Samto, didampingi sejumlah pimpinan OPD.

Usai kegiatan, Samto menyampaikan jika pemerintah daerah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan ke BPK RI untuk dilakukan audit. LKPD harus diserahkan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

"Hari ini, kami menyerahkan LKPD sebelum berakhirnya Bulan Maret. LKPD ini akan ditindaklanjuti dengan BPK dengan audit terperinci," ucapnya.

Audit terperinci dimaksud bisa dalam bentuk permintaan keterangan atau turun langsung ke Pemko Pekanbaru. Hasil audit LKPD akan diumumkan akhir Mei nanti.

"Pengumuman hasil audit serentak dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya," ujar Samto.

Untuk diketahui, pemeriksaan LKPD oleh BPK akan menentukan nasib pemko meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP). Pasalnya, pemko telah meraih WTP hingga tujuh kali berturut-turut.

Diberitakan sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporkan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pekanbaru Tahun 2022 dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih dalam batas wajar dan normal.

Dengan begitu, Pemko Pekanbaru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak 2016.

"Tahun ini, kami kembali mendapat opini WTP," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Jumat (30/6/2023).

Berdasarkan penilaian BPK perwakilan Riau, LHP LKPD Pemko Pekanbaru masih dalam batas wajar dan normal. Diharapkan, hal ini tetap dipertahankan.

"Tetap ada catatan dari BPK terhadap LKPD Kota Pekanbaru. Tidak hanya bisa mengelola keuangan daerah tapi juga membenahi administrasi keuangan," tutur Muflihun.

Pemko juga berkomitmen untuk membenahi aset. Dinas terkait didorong agar segera menata aset milik Pemko Pekanbaru.***