Betuah Pekanbaru - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), menyaksikan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) dan Upgrading Asesor Kompetensi LSP GATAKI Konstruksi Mandiri di gedung Pusat Pembinaan Pekanbaru (P3SM), Pekanbaru - Riau, Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Ketua BNSP Syamsi Hari, SE.,MM, yang datang ke Pekanbaru bersama 2 komisioner BNSPa yaitu, Adi Mahfudz dan Miftakul Azis, mengikuti diskusi manfaat Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) bagi tenaga kerja sektor konstruksi oleh LSP Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) yang dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Riau yang diwakili Plh Kadis PUPR, Fery Yunanda.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Riau Abdul Wahid, Sekjend DPP GATAKI, H. Aswandi, SE, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Kepala Dinas PU-TARUKIM Siak, Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME, Kadis PUPR Kota Pekanbaru yang diwakili Plt Sekretaris Tuswan Aidi, ST.,Aidi, ST.,MM, Polda Riau, Dinas Tenaga Kerja Riau, Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru, BLK Riau, Politeknik Caltex Riau (PCR), Politeknik Bengkalis, Badan Usaha, Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD F.SPBPU-K.SPSI) Provinsi Riau, Asesor Kompetensi (Askom) badan usaha, serta tamu undangan lainnya.

Ketua BNSP Syamsi Hari, mengatakan, sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional terus dikembangkan termasuk pada sektor konstruksi yang sejak tahun 2021 telah menerapkan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah UU Nomor 2 tahun 2017, tentang jasa konstruksi.

Semangat pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional adalah memberi ruang besar partisipasi masyarakat dan juga peran penting pemerintah melalui K/L sebagai instansi teknis pembina sektor, hal tersebut selaras dengan amanah UU Nomor 2, tentang Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja memberi peran besar kepada masyarakat melalui LSP terlisensi BNSP yang hanya dapat didirikan oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi (LPPK) yang telah mendapatkan rekomendasi dari PUPR, harmonisasi ini merupakan praktek baik dalam pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

Kewajiban tenaga kerja sektor konstruksi mempunyai sertifikat kompetensi kerja konstruksi perlu didukung dengan menyediakan sumber daya sertifikasi agar hak tenaga kerja konstruksi mendapatkan layanan sertifikasi bisa didapatkan dengan mudah, perlu kolaborasi terus menurus antara kami di BNSP, PUPR dan LPJK PUPR sebagai instansi teknis penbina sektor, Asosiasi dan LPPK untuk memastikan hal tersebut.

"Dari sisi sumber daya LSP sebagaimana kita tahu LSP sektor konstruksi dibagi berdasarkan 8 klasifikasi dengan 500 jabatan kerja bidang konstruksi, BNSP telah menerbitkan lisensi untuk 51 LSP yang mempunyai ruang lingkup lisensi bidang konstruksi, salah satunya adalah LSP GATAKI Konstruksi Mandiri dengan 43 skema sertifikasi pada klasifikasi manajemen pelaksana.

Bersadarkan data di BNSP, LSP GATAKI sudah menpunyai 181 asesor kompetensi dan TUK yang tersebar di semua provinsi di Indonesia dan telah menerbitkan 33.915 Sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang semuanya otomasi telah teregister sebagai tenaga kerja konstruksi di PUPR.

"Kami mengapresiasi pencapaian kerja LSP GATAKI," ujarnya.

Menurut Syamsi Hari, tantangan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, adalah Pertama, pengembangan sumber daya sertifikasi kususnya TUK, asesor dan teknologi, mengingat tenaga kerja konstruksi tersebar diseluruh pelosok indonesia dengan jumlah yang hampir 8 juta tenaga kerja konstruksi.

Kedua, kualitas sertifikasi kompetensi. Mengingat penerapan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional pada sektor konstruksi masih relatif baru dan lebih penting lagi sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan negara atas kompetensi seseorang sehingga LSP harus benar benar menerapkan penjaminan mutu dalam pelaksanaan sertifikasi dan peran semua pihak yg terkait asosiasi, PUPR sangat penting dalam menjaga kualitas sertifikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut dan dalam rangka peningkatan dan inovasi pelayanan sertifikasi BNSP telah menerbitkan ketentuan tentang pelaksanaan Sertifikasi jarak jauh (SJJ) dan penggunaan paperless, kami berharap ini dapat dimanfaatkan LSP untuk memanfaatkan teknologi dalam layanan sertifikasi, dan selamat kepada LSP Gataki yang telah mendapatkan izin pelaksanaan SJJ untuk 13 skema sertifikasi pada level ahli dan penggunaan paperless untuk 43 skema sertifikasi.

Hal tersebut sudah berdasarkan verifikasi pemenuhan persyaratan yang dilakukan oleh BNSP. mari terus menjaga mutu dalam pelaksanaanya.

BNSP terus melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan asesmen ke arah yang lebih efektif dan efisien salah satunya dengan penerapan modul askom 2023 dan MUK versi 2023 yang salah satu point pentingnya adalah penggunaan metode DIT (daftar instruksi terstruktur) yang dapat diterapkan kususnya untuk skema sertifikasi menengah ke atas.

"Saya yakin itu sangat bermanfaat di sektor konstruksi karena disektor konstruksi terdapat banyak skema pada level supervaiser, manajer dan ahli, sehingga kegiatan upgrading asesor kompetensi seperti ini sangat penting dilakukan," ujar Syamsi Hari.

Selain LSP GATAKI kami juga melihat ada 2 LSP lain disini merupakan LSP yang didirikan oleh LPK terakreditasi yaitu LSP LPK Tenaga Kerja Konstruksi pada Klasifikasi Tata Lingkungan dan LSP LPK Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri pada Klasifikasi Arsitektur Landscape.

Kami berharap ini memperkuat dan dapat mempercepat pelayanan sertifikasi dari lulusan LPK. kami juga perlu sampaikan dalam rangka memperkuat pelayanan kami di BNSP, saya telah menerbitkan SK Nomor 1211 tentang Penetapan tugas anggota BNSP yang tidak hanya ditugaskan berdasarkan bidang lisensi, sertifikasi, SDM, hukum dan kerjsama dan Datin tapi juga ditugaskan pada sektor seperti Pak Adi Mahfudz ditugaskan pada sektor Konstruksi, salah satunya, dan Pak Miftakul Azis ditugaskan pada Sektor Pertambangan salah satunya.

"Kita berharap dengan pembidangan anggota pada sektor kami akan mempercepat koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan kebijakan yang diperlukan dapat kami putuskan lebih cepat lagi di BNSP," katanya.

BNSP terus berharap masukan - masukan dalam rangka perbaikan terus menerus dan solusi atas tantangan sertifikasi dan sekali lagi mari kita jaga kualitas sertifikasi kompetensi.***

Penulis: Adi, Editor: Alseptri Ady