Pemkab Kampar Sudah Gerakkan Semua Sektor Untuk Menekan Angka Inflasi

Senin, 15 Juli 2024 - 13:38:03 WIB Cetak

Pj Bupati Hambali didampingi beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kampar, mengikuti rakor yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian

Betuah Kampar- Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali,SE.,MH, mengatakan angka Inflasi Kabupaten Kampar saat ini untuk Month - to - Month sebesar -0,71%, sedangkan untul Year to date sebesar 1,05%, dan Year to year sebesar 4,38% Dibawah provinsi riau sebesar 2,68%.

Namun demikian, pemda kampar saat ini terus berkomitmen untuk berupaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melakukan tindakan nyata dan membuat inovasi dan kreasi dalam pengendalian inflasi di daerah.

"Kita telah menggerakkan semua sektor untuk menekan angka Inflasi, dan mengarahkan semua stakeholder untuk berperan dalam meningkatkan pengawasan, penanganan permasalahan dengan detail baik dari ketersediaan bahan, harga pasar, stabilitas pasokan pangan," ujar Hambali usai Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio dan TBC secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, melalui Zoom Meeting bersama Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, senin (15/7/2024).

Mendagri Tito Karnavian dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi indonesia saat ini sangat bagus dengan angka 5,11%, naik dari sebelumnya hanya 5,04%, atau peringkat 5 dari 20 Negara di Asean.

Sementara itu tren infalasi tingkat Nasional sendiri saat ini per juni 2024 sebesar 2,51%, dan inflasi untuk bulan ke bulan sebesar  -8,08%. Terkait anggka ini, beberapa daerah masih perlu melakukan berbagai upaya untuk menurunkan atau menstabilkan angka inflasi.

Kemudian, terkait terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), Mendagri menekankan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar mempertimbangkan situasi terjadinya KLB Poliomylitis atau penyakit Polio pada 6 (enam) Provinsi yakni, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Dengan demikian, Tito berharap kepada para Kepala Daerah diwilayahnya masing-masing agar menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam Dokumen RPJMD atau RKPD) dengan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, masyarakat, organisasi profesi, satuan Pendidikan dan seluruh pihak terkait.***



Baca Juga Topik #Kampar+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+