Betuah Pekanbaru- Asap hitam pekat membubung tinggi saat aksi bakar ban saat demo ratusan massa Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Kamis (12/9/2024).

Kobaran api tersebut, seakan membakar semangat dari peserta aksi yang memenuhi jalan di depan kantor Disdik Riau.

"Mutu pendidikan di Riau sangat rendah, padahal anggaran untuk pendidikan yang didapat dari APBN atau APBD sangat besar," pekik Indra Gunawan, Koordinator Aksi yang didampingi Herman yang disambut gemuruh teriakan yang hadir.

Dalam orasinya, LSM Riau Bersatu meminta secara tegas Plt Dinas Pendidikan Riau, Roni Rakhmat untuk menerapkan pola dan metode pendidikan yang tepat sasaran dalam meningkatkan SDM yang cerdas dan menghadapi era digitalisasi.

Saat ini alokasi dana pendidikan sangat besar. Hampir 20 persen APBN atau APBD diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Tapi kenyataannya, dengan dana yang besar itu justru tidak menjamin pendidikan yang berkualitas seperti yang diharapkan.

"Kemana perginya dana yang besar itu? Ini patut kita pertanyakan karena uang itu adalah uang rakyat. Lembaga ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, bukan tempat sarang korupsi. Kalau tak mampu, tak usah jadi kepala dinas," tukas Indra.

Selain itu, mereka juga menyorot cara kerja kepala sekolah di tingkat SMA/SMK di Riau yang jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan setiap sekolah kini menjadi sarang pungli. Mereka menjual buku, program PKL yang mahal, rencana kegiatan anggaran sekolah yang tidak inovatif, turut serta menentukan harga seragam sekolah, jual beli bangku setiap musim PPDB, dan seabrek masalah lainnya.

Dalam tuntutannya, Forum LSM Riau Bersatu menyampaikan sebagai berikut:

Pertama: meminta Plt Kadisdik Riau menjawab semua persoalan yang disampaikan.

Kedua: meminta Plt Kadisdik Riau memanggil semua kepala sekolah SMA/SMK untuk mengklarifikasi semua persoalan yang disampaikan.

Ketiga, meminta Plt Kadisdik Riau menjelaskan adanya dugaan aparat penegak hukum yang ikut mengerjakan proyek yang ada di Disdik Riau.

Keempat, meminta Plt Kadisdik Riau menjelaskan soal penerimaan fee atas setiap kegiatan yang diberikan kepada kontraktor/rekanan.

Kelima, meminta Plt Kadisdik Riau menyampaikan program peningkatan pendidikan yang dilaksanakan oleh semua kepala sekolah di Riau.

Keenam, meminta Plt Kadisdik Riau membuat tim bedah RKAS, sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan dana BOS.

"Kita juga meminta terkait seragam sekolah tidak lagi dikelola oleh pihak sekolah, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada orangtua siswa. Ini yang kita tuntut. Jika dalam selang waktu 1x24 tidak ada tanggapan, kami akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan persoalan ini akan kami bawa ke ranah hukum," Herman menimpali.

Selain menyampaikan tuntutan ke dinas pendidikan Riau, Forum LSM Riau Bersatu juga melayangkan tuntutan ke Polda Riau.

Hal ini disampaikan Ketua Forum LSM Riau Bersatu Robert Hendrico, usai melaksanakan aksi.

Tuntutan mereka diantaranya:

• 1. Meminta Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan tinggi Riau untuk mengusut tuntas PPDB yang dinilai tidak sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.
• 2. Meminta Kapolda Riau mengusut penggunaan dana BOS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyediaan baju seragam untuk siswa baru.
• 3. Meminta Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau memanggil pihak Dinas Pendidikan yang diduga keras bermain dengan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas pendidikan.

"Jika apa yang kita sampaikan itu terbukti, kita minta aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang terlibat," tutup Robert, aktivis '98 ini.***