Oleh: MUHAMMAD HERWAN
*) Presidium KAMI Provinsi Riau
*) Pengurus DPP Forum Tanah Air

RAKYAT dan seluruh bangsa Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima Jenderal (Hor) (Purn) TNI. H. Prabowo Subianto Djojohadikoesoemo yang pada Ahad 20 Oktober 2024 telah dilantik dan sah sebagai Presiden R.I ke-8 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, menggantikan dan mengakhiri rezim Jokowi yang telah berkuasa sebagai Presiden R.I selama sepuluh tahun.

Tentunya sangat wajar, apabila sangat banyak harapan dan keinginan rakyat yang digantungkan dan dibebankan di pundak Prabowo pada lima tahun kedepan, sebagai luahan kekecewaan (bahkan kemarahan) rakyat atas berbagai macam kontroversi dan banyaknya pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Jokowi.

Ditengah gegap gempita dan euphoria pelantikan Prabowo sebagai Presiden R.I, tentunya juga akan sangat banyak rakyat yang pro maupun rakyat yang kontra, mengingat bagaimana kotor dan brutalnya proses kontestasi Pemilihan Umum Presiden R.I tahun 2024 secara masif, terstruktur dan sistematis. Mulai dari upaya “pemaksaan” membangun koalisi partai yang gemuk (besar dan dominan) untuk menghalangi kandidat Capres yang berpotensi menang dan menjadi pilihan rakyat, pemaksaan dinasti politik anak presiden melalui intervensi Keputusan Mahkamah Konstitusi sampai kepada proses Pemilu Presiden yang penuh dengan kecurangan dan pengangkangan Konstitusi dan Undang Undang, baik melalui mobilisasi opini Lembaga Survei dan keterlibatan aparat pemerintah dan negara pada semua struktur dan level pemerintahan maupun rekayasa Sistem Penghitungan Hasil Suara (SiRekap) KPU.

Pidato kenegaraan perdana Prabowo pada momentum pelantikan Presiden R.I, yang menandai awal dimulainya Prabowo sebagai Presiden R.I ke-8, tanpa bermaksud memberikan pujian yang berlebihan apatah lagi untuk niatan mencari muka, secara rasional patut juga diapresiasi dan diberikan acungan dua jempol. Pidato Prabowo yang disampaikan dihadapan 19 Kepala Negara/Pemerintahan dan 15 Utusan Khusus maupun Duta Besar Negara Sahabat yang menghadiri acara pelantikan Presiden R.I di Gedung MPR RI, selain disampaikan secara berapi-api, juga menampilkan jiwa patriotisme dan nasionalisme seorang Prabowo.

Dalam pidato kenegaraan perdananya, Prabowo menyatakan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan pada pelantikan nya sebagai Presiden, akan dijalankannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga nya. Prabowo akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia diatas kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi, termasuk untuk rakyat yang tidak memilih Prabowo.

Prabowo dalam pidato kenegaraannya banyak menyampaikan narasi penting dan juga menyinggung berbagai hal, mulai dari potensi tantangan, rintangan dan hambatan serta ancaman dan kesulitan ke depan yang dihadapi  oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergulatan dunia yang tidak ringan, keinginan untuk swasembada pangan dan energi bahkan tekad menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, juga upaya memerangi korupsi, mengajak konsolidasi seluruh komponen bangsa buat bersama-sama mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sampai janji untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan penataan demokrasi yang santun dan sesuai dengan Budaya Indonesia.

Beberapa poin-poin penting pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo dan patut digarisbawahi, baik sebagai janji maupun program strategis Prabowo 5 tahun kedepan antara lain Prabowo menyadari bahwa Kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan dan nikmati saat ini adalah “Hasil dari Pengorbanan Rakyat Miskin”.

“Sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tetapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Kita paham dan mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar.”

 “Kemerdekaan kita, kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik, yang berjuang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa waktu perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan? Yang memberi makan adalah para petani di desa-desa, para nelayan, para pekerja, terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia.”

 Lebih lanjut Prabowo menyatakan bahwa kita harus berani mengakui masih terlalu banyak korupsi, kebocoran anggaran dan penyelewengan dana pembangunan sehingga masih banyak rakyat yang tidak menikmati hasil kemerdekaan, masih terlalu banyak rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan. Untuk itu Prabowo menyatakan kita harus mawas diri, menatap wajah sendiri, berani memperbaiki diri sendiri dan mengoreksi diri kita sendiri. Prabowo menyebut akan tegas melawan korupsi dan Pemimpin harus memberi contoh menjadi pejabat bersih.

“Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik.”

 “Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan.”

 “Pimpinan harus memberi contoh, ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras.”

 Poin penting berikutnya, Prabowo menyatakan pemimpin politik (penyelenggara negara) boleh bangga dengan prestasi yang diraih, tetapi tak boleh tertegun dan merasa cukup puas dengan angka statistik, namun juga harus sungguh-sunguh paham dan melihat realita rakyat secara utuh dan komprehensif.

“Kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas. Padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita bisa diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita?”

“Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik? Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus? Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah.”

 Karenanya, Prabowo menyatakan subsidi harus langsung sampai ke rakyat, dengan teknologi digital subsidi harus mampu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan.

“Juga, semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kita harus mengerti selalu sadar bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan.”

 Poin penting yang juga disampaikan Prabowo dalam pidatonya adalah tentang Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi. Prabowo menyebutkan bahwa perlunya mewujudkan demokrasi yang santun dan sesuai dengan budaya Indonesia. Kedaulatan adalah milik rakyat, Pemimpin tiap tingkatan menjalankan tugas demi kepentingan rakyat.

“Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. “Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya dalam dasar negara kita. Pancasila. Kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawawaratn perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia.”

“Kita menghendaki kehidupan demokrasi. Tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, adu domba, hasut menghasut. Harus yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan.”

 “Di tengah cita-cita yang begitu besar dan idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, persatuan, kolaborasi kerja sama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, yang arif, bijaksana, mengerti, dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri yang bangga dengan adab, tradisi dan adat bangsa kita sendiri. Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, bangsa yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.”

 Poin penting dan strategis berikutnya yang disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraannya, tentang Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif dan dukungan untuk Palestina merdeka. Komitmen ini patut diapresiasi dan didukung penuh.

“Dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif nonblok. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be a good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno: seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.”

“Tapi kita punya prinsip, yakni anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan, karena kita pernah ditindas, kita anti rasialisme, anti apartheid, karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing.  Karena itu kita punya prinsip kita harus solider membela rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.”

Mencermati dan menyimak beberapa poin penting dari pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, agaknya ada harapan yang lebih baik untuk Indonesia pada lima tahun kedepan, namun rakyat Indonesia sepertinya jangan terlalu berharap banyak apabila melihat sikap dan tindakan Prabowo yang terkesan tidak konsisten dan kontraproduktif, diragukan untuk dapat mewujudkan keinginan Prabowo sebagaimana isi pidato kenegaraan yang disampaikannya.

Pertama, isi pidato kenegaraan Prabowo belum menggambarkan secara tegas upaya untuk melepaskan dominasi jerat oligarki politik maupun oligarki ekonomi yang mengendalikan Indonesia. Apabila cengkraman dan jeratan oligarki ini tak bisa diatasi oleh Prabowo, maka "Indonesia Maju" dan "Indonesia Emas" hanya wishful thinking, menjadi retorika indah semata.

 Kedua, jika menilik dari proses pemanggilan calon-calon Menteri kabinet yang akan membantu pemerintahan Prabowo, sepertinya “Zaken Kabinet” (kabinet yang di isi oleh para ahli dan profesional) yang akan dibentuk oleh Prabowo tak bersesuaian dengan personil Menteri kabinet Prabowo yang masih dominan warna pemerintahan Jokowi, seolah terkesan kabinet Pemerintahan Prabowo adalah “Second Kabinet” dari pemerintahan sebelumnya. Idealnya Prabowo menunjuk menteri-menteri untuk mengisi kabinet nya mengutamakan pertimbangan meritokrasi dan keahlian teknis, didasarkan pada integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi.

Ketiga, komposisi yang gemuk (gemoy) dan membengkak. Penambahan jumlah kementerian tentunya akan memperbesar alokasi anggaran untuk gaji pejabat, belanja pegawai, serta operasional kementerian. Semakin gemoy kabinet, semakin besar porsi APBN yang terpakai untuk belanja administrasi, padahal seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan layanan publik.

Sejak sepekan terakhir di pertengahan Oktober 2024 menjelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, total ada sebanyak 108 sosok dengan latar belakang politisi, akademisi, profesional dan aktivis telah dipanggil Prabowo, terdiri dari 49 orang dipanggil sebagai calon menteri dan 59 personil lainnya dijaring sebagai calon wakil menteri dan kepala badan atau lembaga negara. Pada Ahad malam 20 Oktober 2024, secara resmi Presiden Prabowo mengumumkan susunan 48 orang Menteri Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Keempat, Prabowo hanya mengedepankan pertimbangan politik daripada integritas dalam menunjuk calon Menteri, rekam jejak bersih dan persoalan etik tidak menjadi prioritas utama calon Menteri Kabinet Prabowo. Dari beberapa nama calon Menteri dan Wakil Menteri yang telah dipanggil Prabowo ke Jl. Kertanegara dan diberikan pembekalan di Hambalang pada 16 dan 17 Oktober 2024, merupakan figur yang kontroversial dan memiliki rekam jejak bermasalah, ada yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi atau bahkan tersandera kasus hukum (korupsi, money loundring, judi online, kekerasan dalam rumah tangga), memiliki rekam jejak yang bertolak belakang dengan posisi kementerian yang akan dijabat, ada juga sosok yang memiliki rekam jejak pelanggaran etik ditempat mereka berkarir, ada figur yang tidak berpihak pada rakyat (kasus perampasan lahan rakyat dan sangat pro oligarki). Hal ini tentunya tidak mencerminkan strategi memperkuat negara hukum yang demokratis.

Terhadap fakta dan realita antara pidato kenegaraan Presiden Prabowo dengan sikap dan langkah yang dilakukan Prabowo dalam menyusun kabinet dan memilih calon Menteri, walaupun ada kesan skeptis namun masih diharapkan secuil optimisme untuk Prabowo pada lima tahun kedepan di pemerintahannya, benar-benar konsisten dengan Patriotisme dan Nasionalisme nya menyelamatkan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Semoga.***