Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025.

Pasalnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan UMK 2025 tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami mendiskusikan mekanisme perhitungan UMK dan menunggu perhitungan final dari Pemerintah Pusat," kata Risnandar, usai kunjungan kerja ke Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (12/11/2024).

Ia menyampaikan, sejak dua pekan terakhir Pemko Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dengan serikat pekerja di PHR mengenai mekanisme perhitungan UMK.

"Komunikasi dengan serikat pekerja sudah dimulai untuk memastikan proses ini berjalan lancar tanpa terpengaruh isu pilkada," ujarnya.

Risnandar menegaskan bahwa keputusan UMK yang akan diumumkan menjelang 27 November 2024 nanti tidak boleh dijadikan isu politik. Ia berencana untuk terus berdialog dengan serikat pekerja dan perusahaan lain untuk mendengarkan aspirasi.

"Kami ingin memastikan pemerintah berada di tengah-tengah, mengakomodir semua pihak dan merumuskan kebijakan yang tepat," ucapnya.

Sementara itu terkait kunjungan kerjanya ke PHR, Risnandar menjelaskan hal itu merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di SICC, Bogor, pekan lalu.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan presiden terkait pelaksanaan program seratus hari, yang mencakup kesehatan dan gizi," ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Risnandar menekankan pentingnya kerja sama dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk makan siang gratis bagi para pelajar dan program penanganan stunting.***