Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan menurunkan tim guna melacak pendistribusian Minyakita yang kian susah didapati di pasaran dan harganya pun meroket.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyampaikan, saat ini harga jual Minyakita sudah berkisar di angka Rp19 hingga Rp20 ribu per liter.

Padahal, minyak goreng bersubsidi tersebut telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Menindaklanjuti itu, kata Zulhelmi Arifin, Pemko Pekanbaru sudah mengumpulkan sejumlah distributor besar penjualan minyak goreng kemasan Minyakita, di komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Senin (27/4/2026).

Pertemuan dengan distributor Minyakita dilangsungkan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Inflasi secara zoom bersama Kementerian Dalam Negeri dan stake holder terkait yang juga membahas tentang harga dan ketersediaan komoditas pangan beras dan minyak goreng.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Perum Bulog Riau Kepri, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Wilmar Nabati Indonesia, serta PT Intibenua Perkasatama.

Zulhelmi Arifin mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa harga Minyakita kini sudah menembus Rp20.000 per liter. Untuk itu, pemerintah kota akan melacak penyaluran Minyakita untuk wilayah Pekanbaru.

Pria yang akrab disapa Ami ini pun meminta agar permasalahan Minyakita ini segera ditindaklanjuti dengan menurunkan tim, Pemko bersama Satgas Pangan ataupun Saber Harga Pangan.

''Segera kita tindaklanjuti untuk penelusuran terlebih dahulu dengan memastikan alokasi di tingkat distributor. Kita akan bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikannya,'' ucap dia.

Pada kesempatan itu, perwakilan Wilmar Nabati mengungkapkan bahwa pada bulan sebelumnya, mereka hanya mengalokasikan 35 persen dari produksi kepada perum Bulog. Namun, bulan ini Wilmar mengalokasikan 100 persen produksi Minyakita melalui perum Bulog.

Memang, diakui dia ada penurunan alokasi, dari sebelumnya sebanyak 35.000 dus, menjadi 20.000 dus (per dus berisi 12 pouch).

Pengalokasian melalui perum Bulog ini, dijelaskan Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Riau Kepri, Ria Sartika diperuntukkan untuk penyaluran bantuan pangan periode Februari-Maret serta alokasi untuk program stabilisasi Pasokan harga pangan (SPHP).

Untuk SPHP dan pasar, dijelaskan Ria, Bulog memberikan harga Rp14.500. Idealnya, jelas dia, dengan selisih harga yang diberikan tersebut, mitra masih bisa mendapatkan keuntungan yang cukup, bila mengacu pada HET Rp15.700 per liter.

Ria juga menjelaskan, terkait penambahan alokasi, itu bisa jadi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah lain di Indonesia yang kerjasamanya dilakukan oleh kantor pusat di Jakarta dalam rangka melaksanakan penyaluran bantuan pangan.

''Alhamdulillah, untuk kita di Riau, ketersediaan untuk Minyakita sudah mencukupi. Hanya saja untuk penyalurannya, dilakukan berproses, karena bantuan pangan bukan hanya minyak goreng, tapi juga ada beras,'' ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT Inti Benua Perkasatama ( Musimas Group)- produsen Minyakita di Dumai, Gultom mengungkapkan kalau sebelumnya, perusahaan memang memasok sebanyak 35 persen kepada Perum Bulog. Namun, pada tahun 2026, pasokan bertambah menjadi 65 persen.

Sementara sisanya dikelola melalui distributor, di antaranya PT Wahana  (D1), dengan distributor 2 (D2) PT Kotamas Permai (KMP), Bulog dan BUMD Pangan Riau Bertuah  (PRB).

''Untuk harga jual dari D1 ke D2, Rp15.700,'' ungkap Gultom saat ditanyakan Asisten II Zulhelmi Arifin.

Sementara itu, PT RNI (ID Food), dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wakil perusahaan, Deki, mengaku kalau perusahaan sangat tergantung dari pasokan Minyakita  yang masuk ke perusahaan.

Ditambahkan Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru, Dinal Husna bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan data tentang jumlah pasokan minyak goreng yang dialokasikan pabrikan.

''Kalau penugasan ke Bulog, itu sudah jelas bisa di trace datanya kemana  penyalurannya. Sementara yang lain, sejauh ini kita tidak mengetahui datanya, sehingga tidak tahu, alokasi yang ada di Riau ini dari mana saja asalnya, dan kemana penyalurannya,'' jelas Dinal.***