Betuah Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, kini mulai melakukan proses penjaringan untuk merekrut sebanyak 1.500 pengawas pemilu tingkat kelurahan dan desa.

pengawas pemilu tingkat kelurahan dan desa ini nantinya akan bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 9 kabupaten dan kota di antaranya Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Inhu, Kuansing dan Kota Dumai.

"Saat ini kita mulai proses penjaringan 1.500 pengawas di tingkat kelurahan dan desa pada sembilan daerah yang melaksanakan pilkada," ungkap anggota Bawaslu Riau Hasan di Pekanbaru, Sabtu (22/2/2020).

Disampaikannya, penjaringan pengawas tingkat kelurahan dan desa merupakan rangkaian yang harus dilakukan Bawaslu, setelah sebelumnya melakukan perekrutan untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Perekrutan sendiri dilakukan tim dari panitia pengawas kecamatan yang sudah terpilih dan dilantik sebelumnya. Usai dijaring, mereka nantinya akan dilantik pada Maret 2020 mendatang.

"Setelah dilantik, sesuai jadwalnya mereka mulai bekerja pada Bulan Maret itu juga," ucap Hasan seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, untuk jumlah petugas sendiri panwascam setiap kecamatan terdiri dari tiga orang, sedangkan pengawas kelurahan atau desa sebanyak satu orang ditambah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang juga satu orang.

Habiskan Rp257,7 Miliar

Perlu diketahui, total anggaran untuk pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau mencapai Rp257,7 miliar untuk sembilan daerah.

Dana pilkada sendiri dianggarkan melalui hibah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota yang menggelar pesta demokrasi tersebut.

Untuk besaran anggaran pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau terdiri dari KPU Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp32,3 miliar, Kabupaten Bengkalis (Rp40 miliar), Kota Dumai (Rp18 miliar), Kabupaten Kepulauan Meranti (Rp22,1 miliar).

Kemudian Kabupaten Pelalawan (Rp29,9 miliar), Kabupaten Siak (Rp26,4 miliar), Kabupaten Rokan Hulu (Rp28,5 miliar), Kabupaten Kuantan SIngingi (Rp29,4 miliar) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Rp31,1 miliar). (red)