Betuah Jakarta - Pemerintah Pusat melalui tiga menteri di antaranya Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), sepakat menambah 4 hari libur atau cuti bersama pada tahun ini.

Dengan penambahan 4 hari libur ini, maka tahun ini terdapat sebanyak 24 hari yang menjadi hari cuti bersama.

"Hari ini telah ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Empat tambahan hari libur yang disepakati tersebut di antaranya tanggal 28 dan 29 Mei sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2020.

Kemudan tanggal 21 Agustus sebagai cuti bersama Tahun Baru Hijriah, serta 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Disampaikan Muhadjir, penetapan libur 2020 sesuai dengan arahan Presiden agar hari libur pada tahun ini dievaluasi kembali bersama kementerian terkait.

Ia menjelaskan pertimbangannya ialah penetapan hari libur atau cuti yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Kemudian, hari libur juga akan dapat digunakan oleh masyarakat di Tanah Air untuk lebih saling mengenal atau saling tahu dalam rangka membangun Indonesia sentris dan kesatuan Indonesia.

"Maka hendaknya hari libur ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak," harap dia.

Secara umum, pemerintah merumuskan kembali kategori hari libur yang akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden. Pertama, hari libur nasional yang selama ini dikenal sebagai hari libur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 251 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Keppres nomor 3 tahun 1983.

Kemudian hari libur bersama, yaitu hari yang diliburkan sesuai keputusan pemerintah dengan pertimbangan khusus dan alasan tertentu.

Terakhir, cuti bersama yaitu hari libur yang menggunakan hak cuti yang dimiliki oleh pegawai atau pun karyawan. Adapun untuk Aparatur Sipil Negara, hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017. (red)