Betuah Pekanbaru - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, tidak menginginkan lagi adanya tunda bayar dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota.

Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung DPRD setempat, Senin (21/11/2022).

"Kita berharap tahun 2024 bisa normal lagi. Pekanbaru tidak ada lagi tunda bayar," ucap dia.

Disampaikan Muflihun, di APBD 2023, pemerintah kota mengusulkan anggaran sebesar Rp2,699 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar, ia berharap seluruh kegiatan bisa dibayarkan tanpa harus ditunda bayar.

Agar APBD triliunan rupiah itu bisa tercapai, lanjut dia, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mesti menggali potensi pajak dan retribusi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp900 miliar bisa terealisasi.

Sebab menurut Muflihun, masih banyak potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap salah satunya dari tiang baleho.

"Kami kemarin sudah mencoba internal menggali potensi pajak daerah dan retribusi yang bisa menambah PAD tahun depan," ujarnya.

"Kita harus menaikan PAD ini. Kita tidak mau lagi pihak ketiga atau kontraktor yang tidak terbayar.
Kita ingin kondisi 2024 kembali normal tidak ada lagi tunda bayar," tutup Muflihun menambahkan.***