Betuah Pekanbaru - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) setempat membahas masalah tenaga honorer, Senin (6/3/2023) lalu.

Pembahasan itu dilakukan seiring wacana Pemerintah Pusat untuk menhapus tenaga honorer dan menggantinya dengan Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sekadar gambaran, jumlah tenaga honorer baik tenaga harian lepas (THL) maupun honor guru di lingkungan Pemko Pekanbaru hingga saat ini mencapai 7.000 orang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Krismat Hutagalung menjelaskan, dalam hearing itu pihaknya dengan BKP-SDM memang membahas soal P3K. Namun tidak begitu rinci, termasuk jumlah kuota yang dibutuhkan setiap OPD. 

"Tapi untuk pedoman saja, dalam tiga tahun terakhir, rekrutmen P3K di Kota Pekanbaru sudah dilakukan sebanyak 679 orang," paparnya. 

"Angka ini diserap dari rekrutmen tahun 2020 sebanyak 419 orang dan tahun 2021 sebanyak 260 orang. P3K ini sudah bekerja," tambahnya. 

Sementara itu, untuk perekrutan tahun 2022 untuk formasi serapan tahun 2023, belum keluar. Sebab, kuota setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Sedianya, P3K ini kan slotnya ditentukan pusat. Kita hanya mengisi formasinya. Sejauh ini, Pemko Pekanbaru terus mengajukan formasi ini terus sesuai kebutuhan. Bahkan untuk tahun pertama, gaji PPPK ini ditanggung pusat. Selanjutnya, diserahkan ke daerah," tambahnya. 

Disinggung mengenai nasib ribuan tenaga honorer Pemko Pekanbaru lainnya, Politisi Partai Hanura ini belum bisa memaparkan secara komprehensif.

Namun yang pasti, Komisi I DPRD Pekanbaru sudah meminta kepada BKP-SDM Pekanbaru, untuk menyiapkan waktu melaksanakan rapat kerja lagi, membahas ikhwal ini.

"Kami minta waktu khusus ke BKPSDM, membahas ini. Karena sampai saat ini kita belum fasih menjawab petanyaan masyarakat soal ini," akunya. 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa DPRD Pekanbaru secara lembaga mengharapkan kepada semua OPD, bisa meningkatkan kinerja semua tenaga honorernya. Karena sampai saat ini, kinerja para honorer tersebut belum maksimal.

"Makanya, kita harapkan lebih maksimal lah. Karena sebenarnya tujuan penetapan P3K ini untuk memaksimalkan kinerjanya," tutup Krismat Hutagalung.(Galeri)