Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, di 2024 mendatang akan menyetop kerjasama angkutan sampah dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta.

Berdasarkan hasil evaluasi sistem angkutan sampah tahun ini, Pemko Pekanbaru memilih untuk menerapkan sistem swakelola pada tahun depan.

"Tahun depan, kami coba dengan pola swakelola. Sistemnya, sampah dari rumah tangga ke trans depo itu masih kami kelola pada tahap awal ini," ucap Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (6/11/2023).

Dengan sistem swakelola, kata dia, nantinya Pemko Pekanbaru akan menyiapkan kebutuhan armada angkut serta membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tiap-tiap RT.

"Sehingga camat dan lurah memiliki akses untuk mengawasi dan mengatur pengelolaan sampah di lingkungannya," ungkap Indra.

Kemudian, pihak kelurahan juga akan didorong membentuk Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Nantinya, sampah dari rumah tangga dipilah terlebih dahulu di TPS 3R.

"Yang organik bisa menjadi kompos. Yang bisa didaur ulang akan dijual kembali. Sedangkan sampah yang tidak ada nilai atau harganya dibuang ke TPA Muara Fajar," papar Indra.

Dengan adanya TPS 3R, lanjut dia, volume sampah yang dibuang ke TPA Muara Fajar juga bisa berkurang. "Kalau sekarang, semua sampah masuk ke TPA Muara Fajar. Untuk itu, kami harus memperbaiki manajemen di TPA," ujarnya.

Untuk pengelolaan sampah sistem swakelola sendiri akan mulai diterapkan mulai 1 Januari 2024. "Karena kontrak dua perusahaan angkutan sampah berakhir pada 31 Desember 2023," tutup Indra.

Seperti diketahui, Kota Pekanbaru sejak beberapa bulan terakhir kembali dihadapkan dengan persoalan tumpukan sampah. Untuk itu, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun meminta agar sistem swastanisasi sampah dilakukan evaluasi.***