Betuah Siak - Area Controller PT. Aneka Intipersada, Lili, menegaskan belum bisa memberi jawaban soal tuntutan soal 20% kemitraan dari masyarakat 4 desa di Kecamatan Perawang.

Hal itu dikatakannya pada pertemuan pihak PT. AIP dengan Ketua Yayasan Masyarakat Alam Melayu (YAMAM) Riau Heri Ismanto, perwakilan masyarakat 4 desa, serta dihadiri oleh Kapolsek Tualang, Kompol Arry Prasetyo, SH.,MH, Rabu (31/1/2024).

Menurut Lili, apa yang menjadi tuntutan masyarakat tempatan terhadap PT. AIP, akan disampaikan kepada manajemen.

Ketua YAMAM Riau, Heri Ismanto, menegaskan bahwa masyarakat tempatan dari 4 desa tersebut menuntut 20% kemitraan dari HGU PT. AIP.

Kata Heri, tuntutan 20% kemitraan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perusahaan perkebunan dan Permentan No. 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FKPM).

Selain itu, Bupati Siak pada 3 Oktober 2023 telah menyampaikan surat kepada Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit se Kabupaten Siak, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023, tentang tanggal 12 Juli 2023.

"Tuntutan kami ini, agar generasi kami punya kehidupan yang layak sesuai dengan hak dan regulasi kemitraan yang diatur negara kepada perusahaan," kata Heri Ismanto.

Heri Ismanto memaklumi bahwa hari ini PT. AIP belum bisa memberi jawaban atau keputusan terhadap tuntutan masyarakat.

"Kita lihat dan kita tunggu. Namun harus diingat, bahwa kami tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan hak," tegasnya.

Usai pertemuan, masing-masing pihak yang hadir menandatangani notulen, yaitu masing-masing Ketua YAMAM Riau Heri Ismanto, Tualang Timur Hamdan Firdaus, Pinang Sebatang Adi Sutomo, Kuala Gasib Saparudin S, dan Maredan Abdul Rahmad.

Sementara dari PT. AIP, yaitu PSD RUA Yudistira, SM APE Agung K, CE RUA Febrizal, STB Siak Yep S dan Area Controller Lili.

Sebelum bertemu pihak perusahaan, ratusan masyarakat melakukan aksi di depan pintu gerbang utama PT. AIP Tualang dan bergantian berorasi untuk menuntut hak sebagai masyarakat tempatan.***