Betuah Pekanbaru - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, terus melakukan pengembangan transportasi umum massal berbasis jalan melalui Bus Rapid Transit (BRT).

Rencananya, BRT menggunakan lajur tengah ini bakal dibangun mulai tahun 2025 mendatang. BRT sendiri merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 - 2025.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru Yuliarso mengatakan, rencana pembangunan BRT seiring dengan ditetapkannya Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota percontohan pengembangan transportasi umum massal berbasis jalan oleh Kementerian Perhubungan.

"Ada enam kota yang dijadikan percontohan BRT ini, yakni Makassar, Pekanbaru, Batam, Bandung, Semarang, dan Medan. Saat ini, kita sudah memiliki feasibility study (uji kelayakan) terkait BRT," ungkapnya.

Studi kelayakan telah dilakukan untuk merancang sarana dan prasarana angkutan massal BRT, mengidentifikasi kebutuhan biaya, serta menganalisis manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan BRT.

Dalam perencanaannya, ada 15,8 kilometer koridor BRT dengan lajur khusus dan 23 unit stasiun BRT yang akan dibangun. Untuk rutenya, BRT akan melayani 9 rute dengan estimasi penumpang hingga 50 ribu perjalanan setiap harinya. Kemudian untuk titik integrasinya ada di Bandara SSK II Pekanbaru dan Terminal BRPS.

Untuk pembangunan infrastruktur tersebut, Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp800 miliar lebih. Rencananya untuk memenuhi dari total anggaran tersebut, Dishub Pekanbaru meminta bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.

"Jadi rutenya dari Mal Pekanbaru, Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Soekarno Hatta, dan Jalan Subrantas. Pekanbaru sudah layak untuk BRT ini. Jalan tidak diperlebar, tapi dimaksimalkan fungsinya, ditata lagi," terang Yuliarso.

Ia menyampaikan, wacana pembangunan BRT telah disosialisasikan pada pertengahan Januari 2024. Ada beberapa poin yang disepakati untuk percepatan realisasi BRT di Pekanbaru di antaranya penambahan feeder dan pembangunan infrastruktur pendukung transportasi umum BRT.

Kemudian melakukan advokasi ke berbagai pemangku kepentingan, yakni pihak pemerintah, swasta, dan
kelompok keagamaan.

Selanjutnya akan dilakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk membantu mengurangi kemacetan
dan sebagai salah satu rintangan pengembangan transportasi umum.

"Sosialisasi dilakukan kepada berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat bawah dan sekolah-sekolah yang merupakan mayoritas pengguna transportasi umum," ucap Yuliarso.

Sebelumnya, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan BRT ini sangat bagus. Apalagi, manfaat dengan adanya transportasi yang terintegrasi.

Ia menilai, dengan dihematkannya volume kendaraan di jalan dan beralih ke transportasi umum merupakan langkah yang bagus untuk sekelas Kota Pekanbaru termasuk 10 kota terpadat di Indonesia.

Hanya saja kata Muflihun, Pemko Pekanbaru masih mencoba mencari solusi untuk pembiayaannya. Pasalnya, untuk biaya tersebut akan menggunakan biaya yang sangat besar.

"Cuma hari ini kita masih mencoba mencari pembiayaannya. Karena ini membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Kita bisa sharing dengan provinsi dan juga pusat bagaimana bisa mengakomodir di Pekanbaru," sebutnya.

Ia menegaskan, bahwa gagasan itu masih rencana dan belum ada penganggaran dari Pemko Pekanbaru. Jika memang diperlukan, pihaknya juga tidak akan mengambil kebijakan sendiri.

"Tapi kalau ini memang sangat-sangat dibutuhkan kita tidak bisa putuskan sendiri, kita akan sharing," pungkasnya. (Advertorial)