Betuah Pekanbaru - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, ke depannya menginginkan di tiap-tiap kecamatan ada sekolah negeri khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sebab, kata dia, saat ini pembangunan infrastruktur pendidikan di Ibukota Provinsi Riau masih belum merata dan hanya terfokus di tengah-tengah kota.

"Contoh SMP 4, SMP 8, berdekatan.
Sementara kita lihat seperti di Tenayan, itu tidak ada SMP. Di Okura juga tidak ada sekolah. Ini jadi pertimbangan kami, minimal ke depannya di tiap kecamatan ada sekolah negeri," ucapnya, Rabu (24/5/2023).

Tidak meratanya keberadaan sekolah negeri, sebut Muflihun, hal itu kemudian memaksa orangtua melakukan berbagai cara termasuk merubah Kartu Keluarga (KK) agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi.

"Jadi ke depannya, masyarakat tidak perlu lagi merubah KK agar anaknya bisa masuk sekolah negeri," tegasnya.

Namun untuk membangun sekolah negeri di tiap kecamatan, disampaikan Muflihun selain membutuhkan anggaran yang cukup besar, pemerintah kota juga tidak memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan.

"Karena itu kita butuh hibah tanah dari masyarakat. Kalaupun lahannya ada tapi belum atas nama kita, pemerintah, itu tidak bisa kita lakukan pembangunan," ujarnya.

Seperti kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, terang Muflihun, tahun ini gagal dibangun lantaran lahan yang ada tidak terdaftar sebagai aset pemerintah kota.

"Padahal sudah kita anggarkan pembangunannya. Tapi karena tanahnya tidak ada surat-suratnya, legalitasnya, tidak bisa kta bangun. Jadi kalau ada hibah tanah dari masyarakat, kita baliknamakan ke pemko, baru kita bangun," tutupnya.***