Betuah Pekanbaru - Nasib sekitar 8.900 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kini tinggal menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Hal itu seiring adanya wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menghapus tenaga honor mulai November mendatang.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menyebutkan, hingga kini belum ada keputusan pusat pasca bergulirnya wacana penghapusan tenaga honor tersebut pada Mei 2022 lalu.

"Untuk arahan bagi tenaga honor belum ada, belum final bagaimana rencananya ke depan," ujarnya, Jumat (21/7/2023).

Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Fabillah Sandy juga menyatakan jika pihaknya belum ada menerima kebijakan resmi dari Kemenpan RB.

"Masih belum ada arahan lebih lanjut terkait rencana itu," ungkapnya.

Ia menyampaikan, sekitar 8.900 tenaga honor yang tercatat sesuai pendataan pada Juni 2022 lalu, mereka tersebar di 45 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Bang Obet, sapaan akrabnya, memastikan sejauh ini tidak ada lagi perekrutan tenaga honor pasca dilakukan pendataan. "Jumlahnya masih belum ada penambahan, kurang lebih masih sama dengan tahun 2022," tutupnya.***