Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih menunggu izin Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengevaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menyebutkan, saat ini tim dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat tengah berkoordinasi dengan BKN.

"Terkait evaluasi pejabat, kami masih menunggu hasil. Tim BKPSDM sedang berkoordinasi dengan BKN. Tim sedang mengecek dengan mekanisme yang ada," ucapnya, Senin (27/5/2024).

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru telah mengajukan izin ke BKN untuk mengevaluasi kinerja pejabat eselon II atau pimpinan OPD yang telah menjabat lebih dari satu tahun. Mereka yang memiliki kinerja rendah bakal digeser usai menjalani rangkaian evaluasi.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, untuk evaluasi kinerja pimpinan OPD itu Pemko Pekanbaru juga sudah bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri.

"Untuk seleksi jabatan masih dalam tahap posisi menunggu izin dari pusat," ungkapnya, baru-baru ini.

Terdapat sebanyak 20 pejabat eselon II yang masuk dalam evaluasi kinerja di antaranya kepala Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Staf Ahli Ekonomi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan.

Kemudian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, serta Dinas Tenaga Kerja.

Selanjutnya Kepala Satpol PP, Inspektur Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.***