12 Pejabat Pemko tak Lapor Kekayaan Terancam Sanksi

Senin, 08 April 2019 - 19:56:15 WIB Cetak

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Fajri Adha

BETUAH.COM, PEKANBARU - Sebanyak 12 dari 178 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terancam sanksi lantaran tak kunjung mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019 sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data sampai hari ini masih ada 12 pejabat lagi yang belum melaporkan harta kekayaannya," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru Masykur Tarmizi melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Fajri Adha, Senin (8/4/2019).

"Kalau tidak melaporkan, tentu ada sanksinya, mulai dari teguran tertulis hingga sanksi tegas lainnya sesuai aturan berlaku," ulasnya.

LHKPN, sebut Fajri, wajib diisi seluruh pejabat pemerintah tingkat pusat hingga daerah dengan batas waktu terakhir pelaporan 31 Maret 2019 lalu.

"Namun yang belum melaporkan sampai 31 Maret masih bisa mengisi laporan. Tapi mereka yang menyerahkan LHKPN setelah 31 Maret akan tercatat di sistem tercantum terlambat melapor," ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus juga sudah menyampaikan bakal mengevaluasi pejabat eselon II dan III yang tak melaporkan harta kekayaan hingga batas waktu 31 Maret 2019 lalu.

"Untuk itu bagi yang belum, selesaikanlah di awal april ini. Yang tidak juga melapor, nanti akan dievaluasi sesuai UU ASN," tegasnya.

Menurut walikota, pelaporan LHKPN sejalan dengan upaya pemerintah kota guna melakukan perubahan dan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun tak ditampiknya masih banyak pejabat yang belum bisa menerima perubahan.

"Mereka itu (yang tidak lapor kekayaan) manusia-manusia yang belum bisa berubah. Inilah yang kita reformasi agar mereka bisa dan mampu keluar dari zona," ucapnya. (abd)



Baca Juga Topik #Pekanbaru+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+