Diterbitkan Kemenag, Mulai Besok Produk Makanan Wajib Bersertifikat Halal

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:12:05 WIB Cetak

Ilustrasi sertifikat halal/net

BETUAH.COM, JAKARTA - Terhitung Kamis (17/10/2019), seluruh pelaku usaha wajib mengurus sertifikat halal yang kini diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Bagi produk makanan yang telah memiliki sertifikat halal, selanjutnya wajib mencantumkan Label Halal di setiap kemasan produk. Begitu sebaliknya, untuk produk yang mengandung bahan tidak halal wajib pula mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut.

Sebelumnya, sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). 

Namun sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan di masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014 lalu, sertifikat halal dialihkan ke BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama.

"Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan," demikian tertulis dalam UU JPH Pasal 67 ayat 1 seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (16/10/2019).

Dengan demikian, per 17 Oktober 2019, LPPOM MUI tak lagi memiliki otoritas menerbitkan sertifikat hak halal. Kewenangan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Berikut kewenangan BPJPH sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan auditor halal, dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. (***)



Baca Juga Topik #nasional+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+