Ditegur Dukung Jokowi, Firdaus: Terima Kasih Telah Mengingatkan

Jumat, 28 Desember 2018 - 15:33:03 WIB Cetak

Walikota Pekanbaru Firdaus

BETUAH.COM, PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus, mengaku belum menerima teguran dari Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim terkait deklarasi dukungan terhadap calon Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Firdaus, juga mengaku belum mendapat informasi terkait adanya rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono, yang meminta Gubernur Riau menegur 8 bupati dan 2 walikota yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Jokowi.

"Belum ada laporan," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/12/2018) siang.

Namun demikian, Firdaus mengaku siap menerima sanksi dimaksud dari Kemendagri melalui Gubernur Riau. "Kalau ada (sanksi) teguran, kita terima. Kita ucapkan terima kasih karena telah mengingatkan. Kita patuhi," tegasnya.

Disampaikan Firdaus, deklarasi 10 kepala daerah di Riau beberapa waktu lalu bukan dalam bentuk dukungan terhadap Jokowi sebagai calon presiden.

"Pernyataan sikap bersama tersebut untuk presiden, bukan dalam konteks politik. Kita ingin mengatakan bahwa kepala daerah di Riau bersinergi dengan pemerintah pusat membangun negara dan daerah," ucapnya.

Berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tertanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan bahwa 10 kepala daerah di Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Adanya rekomendasi pemberian sanksi teguran kepada 10 kepala daerah dari Kemendagri ke Gubernur Riau itu dibenarkan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Jumat (28/12/2018).

Dikatakannya, surat permintaan pemberian teguran kepada 10 kepala daerah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 November 2018 lalu.

"Berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau, 10 kepala daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017, namun terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya," terang Rusidi. (ocu)



Baca Juga Topik #politik+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+