Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, untuk yang kedua kalinya secara beruntun (tahun 2020 dan 2021) kembali meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award dari Pemerintah Pusat karena berhasil mengendalikan inflasi.

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kepada Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP, disaksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkop UKM Teten Masduki, bertempat di Shangri-La Ballroom Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Usai menerima penghargaan, Muflihun mengucapkan syukur dan menyatakan jika penghargaan itu akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama pihak terkait untuk terus bersinergi menjaga stabilitas ekonomi ke depannya.

"Ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Bapak Joko Widodo, sinergi dan ketahanan pangan akan kita tingkatkan guna mengendalikan inflasi di daerah," ucapnya.

Disampaikan Muflihun, pada TPID Award ini, ada tiga parameter yang dinilai. Pertama Bagus Diproses, artinya ada keterlibatan pimpinan daerah dalam memastikan persediaan pasokan dan pengendalian harga. Dalam hal ini adalah kebijakan pemimpin daerah dalam upaya daerah menjamin pasokan dan menstabilkan harga dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya kerja sama dengan daerah lain.

Realisasi dari kebijakan itu sambung Muflihun dilakukan dengan mengeluarkan aturan dan menjalin kerjasama dengan daerah lain. 

"Kita lakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya kerja sama dengan daerah lain," imbuhnya. 

Kemudian parameter kedua adalah hasil dari kebijakan dan langkah yang diambil. "Selanjutnya (ketiga) adalah bagus output. Dimana hasil produksi atau orang yang menjadi sasaran telah tercapai. Dan terakir bagus di outcome dimana pencapaian pengendalian inflasi terbaik," tegasnya.

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang digelar pada Agustus lalu disebutkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada year-on-year Juli 2022 mencapai 4,94 persen atau lebih tinggi dari sasaran 3 persen. 

Dari jumlah tersebut, lima Provinsi tertinggi tingkat inflasinya yaitu Jambi 8,55 persen, Sumbar 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen,  Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen. 

Dalam hal ini, Presiden RI Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan penting mengendalikan inflasi. Pertama, perkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Selanjutnya, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.

Setelah itu, arahan yang ketiga adalah menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antar daerah, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, dan kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, digelar Rakor Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tersebut digelar di Shangri-La Ballroom Surabaya, Selasa (14/9/2022).

Rakorpusda ini mengusung tema "Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan".

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan itu mengatakan, ada beragam indikator yang menyebabkan terjadinya inflasi. Salah satunya adalah pangan dan cabe. Agar ini tidak terjadi, pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh daerah untuk fokus pada indikator yang ada di daerahnya dan yang berpotensi meningkatkan inflasi.

"Ada banyak penyebab inflasi meningkat, terutama di daerah. Jadi, kami minta seluruh daerah melakukan pemetaan atas indikator yang menyebabkan hal tersebut. Kepala daerah lalu membuat kebijakan guna mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan. Dengan sinergi dan kolaborasi, pengendalian inflasi bisa kita atasi bersama," ujarnya. 

Dari beberapa penjelasan di atas, Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Pj Wako Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP sudah mengimplemtasikannya. Salah satunya dengan kebijakan membudidayakan cabai hingga melakukan pemantauan harga barang di pasar. (abd)